ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah perlu menyertakan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) pada membeli kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra dan tepat diajak berbicara di merumuskan kebijakan-kebijakan supaya urusan pekerja migran karena mereka dan benar-benar mengetahui keadaan dalam lapangan, mulai dari pergi sampai sampai selama luar negeri, tutur mahfud dalam jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertema menyebabkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca upaya-upaya yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki adalah bagian daripada proses pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh karena tersebut, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan bisnis juga akses dan luas bagi keterlibatan pjtki melalui objek wisata meningkatkan nilai sistem agar pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan serta pelatihan, perlindungan pada dalam luar negeri, sampai dengan pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar sebagai mitra selama berbagai proses kebijakan, bukan untuk objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) tersebut menilai bahwa selama ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran masih belum maksimal oleh karenanya baru belum mampu diaplikasikan pada penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan itu dia berbagi dibuat tanggapan atas keluhan daripada bagian apjati yang menyimpan kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra pada membuat kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak dan paling berperan pada lapangan pada menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan adalah pelaksana dalam lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, tutur sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan yang menyertakan pjtki untuk partner pemerintah. jangan jika banyak kesuksesan dan prestasi pemerintah dan melayani, namun kalau ada masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa pihak pjtki sebenarnya seringkali berhasil menyelesaikan urusan-urusan kaum pekerja migran di luar negeri, termasuk kasus hukum dengan pendekatan informal, dimana langkah itu dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah di luar negeri sehingga cenderung sulit supaya melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji kepada apjati untuk menyatakan pendapat itu pada pemerintah agar diselenggarakan pembicaraan untuk menciptakan kebijakan dan dapat menyebabkan cuaca upaya-upaya dan kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah seluruh input ini saya beritahukan kepada pemerintah, kta akan membahas dulu untuk mencari hapal apakah sudah sesuai serta baru ada dan perlu diperbaiki, ujar mahfud.