badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban program jaminan kesehatan warga (jamkesmas) juga jaminan kesehatan daerah (jamkesda) pada 33 provinsi semua indonesia.
bpk menyimpulkan keberadaan kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo dalam jakarta, selasa.
hadi menyampaikan, kelemahan tersebut antara lain belum keberadaan database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tak dilaksanakan melalui baik serta keberadaan perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terkandung risiko masyarakat miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis karena tidak tercakup pada situs jamkesmas dan jamkesda.
selain tersebut ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum pas melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas pada 2010 serta 2011, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Badan - Melangsingkan Perut - Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing Badan
menurut dia, kelemahan tersebut mampu menganggu tujuan web jamkesmas serta jamkesda supaya memenuhi hak penduduk miskin yang tak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan penduduk dalam beberapa properti sakit milik pemerintah juga menemukan kehadiran ketidakefisienan pada keuntungan perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 properti sakit dan diperiksa, hanya Salah satu rsud yang telah efektif dalam membangun pelayanan obat pada instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi dan tidak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi yang belum mengikuti lokasi setiap tahapan.
selain tersebut, masih banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, juga rawat jalan dan tak sesuai standar oleh karenanya pelayanan tak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan masyarakat dan bermutu, aman, efisien dan terjangkau sehingga properti sakit umum mesti berbenah supaya memperbaiki pelayanan dengan lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tidak ada masyarakat yang tidak bisa dilayani dengan baik oleh properti sakit, terutama properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data lalu, pemerintah sudah mempunyai sebanyak 627 unit rumah sakit selama semua indonesia.