Fadli Zon: Inggris harus bijak

wakil ketua umum dpp partai gerindra fadli zon menyatakan indonesia mesti tegas bersikap menolak dibukanya kantor perwakilan organisasi papua merdeka (opm) di oxford, inggris, sebab akan menciderai hubungan indonesia melalui inggris.

pembukaan kantor opm ini bertujuan mengikuti yang dituntut kampanye papua merdeka, ujar fadli zon selama jakarta, sabtu, pada keterangan tertulisnya menanggapi dibukanya kantor perwakilan opm dalam oxford.

menurut dia, sikap pemerintah oxford selama inggris ini detail mencederai hubungan inggris yang di ini terjalin baik melalui indonesia. separatisme adalah soal kedaulatan negara. sikap ikut campur inggris dalam hal ini mesti ditolak melalui tegas, ujar dia.

ia menegaskan inggris harusnya bijak. mereka juga miliki riwayat separatisme panjang melalui irlandia utara dan skotlandia. begitupun ikut serta di konflik mempertahankan malvinas melalui argentina. indonesia tak sudah ikut campur soal inggris, ujarnya.

Informasi Lainnya:

fadli juga mengingatkan, selama masa lalu, inggris memiliki jejak kolonialisme yang panjang. sebuah pendidikan menunjukkan 90 persen negara selama dunia pernah dijajah inggris. demikian pula keterlibatan pada invasi irak 10 tahun 2012. jejak berdarah ini harusnya maka cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain, kata dia.

menurut dia, sikap pemerintah indonesia mesti tegas tolak campur tangan terhadap wilayah ri. kehormatan juga kedaulatan ri mesti ditegakkan.

padahal, ia menungkapkan, inggris melalui british petroleum telah memperoleh konsesi ladang gas tangguh pada papua dan sejumlah konsesi tambang lain.

walau presiden sby melayani gelar grand cross of bath daripada kerajaan inggris, bukan berarti harus lembek. ada ketika dimana kita berkompromi, ada ketika mesti tegas, kata dia.

ia mengatakan pemerintah inggris sudah baru mengakui nkri atas papua. namun pembukaan kantor opm selama oxford, merupakan sikap dualisme yang mesti ditentang. pemerintah tak boleh permisif dan defensif. harus ada diplomasi ofensif supaya kepentingan nasional bisa diamankan.